PENANGKAPAN MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH PALSU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (POLISI)

Ada beberapa isu hukum berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi polisi Indonesia. Dalam rangka memecahkan permasalahan rumit, polisi profesional diperlukan. Adalah penting bagi polisi untuk memahami aturan hukum, konsep hukum dan doktrin hukum, yang telah dikembangkan. Tujuan ini akan menghindari kesesatan dalam penegakan hukum.
Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakkukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode Penelitian Normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisanya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.
Hasil penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang tekait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-undang Nomor Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (UU) dan hanya menurut cara yang diatur oleh UU.