TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN DANA JING-JINGAN

Seiring dengan perkembangan kegiatan bermuamlah banyak menimbulkan persoalan muamalah, karena makhluk sosial tidak lepas dari kegiatan muamalah dan tidak semua mengetahui secara keseluruhan akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, selain itu bentuk transaksi-transaksi di kalangan masyarakat saat ini banyak macam dan wujud pelaksanaannya, seperti halnya transaksi dengan sistem jing-jingan di Desa Ngagrok Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, Bagaimana implementasi transaksi dengan sistem jing-jingan? Dan kedua, Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi dengan sistem jing-jingan?. Jenis penelitian yang digunakan ialah field reseach atau penelitian lapangan, dengan metode kualitatif, dan menggunakan pendekatan normative empiris. Pengumpulan sumber data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait di Dusun Ngagrok Kecamatan Mojosari Mojokerto seperti masyarakat, anggota PKK, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder peneliti dengan menggunakan arsip-arsip dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, maupun data-data lain yang berkaitang dengan transaksi pinjaman dengan sistem jing-jingan. Hasil penelitian ini adalah: pertama, transaksi jing-jingan merupakan pemberian pinjaman kepada warga masyarakat yang mana modalnya bersumber dari penarikan beras yang dilakukan secara suka rela, tidak ada takaran yang pasti serta diambilkan dengan sistem jumputan, ada dua cara yang harus diketahui oleh peminjam ataupun warga yang akan meminjam yaitu peminjam dapat langsung mengajukan pinjaman dengan cara mendatangi pengelola pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung atau peminjam dapat mengajukan pinjaman lewat perantara bu RT nya dan bu RT bertanggung jawab penuh atas penarikan angsuran pinjaman dari anggota peminjam. Kedua, praktik trasnsaksi dengan sistem jing-jingan di Dusun Ngagrok yang menggunakan akad qard telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi bila dianalisa dengan menggunakan teori fiqh muamalah berupa teori qard maka hukumnya tidak sah, karena dalam akad qard tidak mensyaratkan tambahan dari pokok pinjaman, pinjaman uang oleh Muqtaridh wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima, tanpa tambahan melebihkan dari jumlah yang diterima. Karena mensyaratkan ada tambahan dari yang dipinjamkan disebut riba. Walaupun pinjaman tersebut tidak memberatkan warga lantaran dari awal jelas bahwa penambahan tersebut tujuan utamanya untuk membantu penyediaan dana posyandu dan masyarakat juga sudah menyepakati serta ridha apabila didalam pemberian pinjaman tersebut dibebankan penambahan dari pokok pinjaman. Akan tetapi tetap saja pengambilan manfaat dari utang piutang hukumnya haram. Kata Kunci: Qard (Utang-piutang), Jing-jingan, Pinjaman.