Analisis Komparatif Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Akad Murababah di Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dua lembaga utama di Jawa Timur, yaitu Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) MUI Jawa Timur. Perbandingan ini difokuskan pada aspek kecepatan, biaya, keadilan, dan keberterimaan putusan bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing lembaga, serta memberikan rekomendasi bagi para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa ekonomi syariah yang dihadapi.rnMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui kedua lembaga, serta wawancara mendalam dengan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Surabaya dan Ketua di Basyarnas MUI Jawa Timur. Penelitian ini juga menggunakan berbagai pendekatan, sumber, atau metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai fenomena yang sama. Analisis data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber demi mendapatkan gambaran yang holistik dan objektif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki karakteristik dan efektivitas yang berbeda dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Surabaya cenderung menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa, namun membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, Basyarnas MUI Jawa Timur menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan biaya yang relatif lebih rendah, dengan penekanan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Terkait data perkara, Pengadilan Agama Surabaya mencatat rata-rata 33 perkara ekonomi syariah, sedangkan Basyarnas MUI Jawa Timur menerima 1 perkara ekonomi syariah dalam periode 2022-2024, menjadi bukti bahwa masyarakat lebih aktif dalam mencari penyelesaian hukum atau alternatif untuk masalah ekonomi syariah mereka.