PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MUTIARA SAGHARA MELALUI MODAL SOSIAL DI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah desa dalam hal ini adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hadir tidak hanya sebagai entitas usaha yang mencari profit, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mendukung kepentingan kolektif masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan kelembagaan BUMDes tidak semata ditentukan oleh struktur formal atau dukungan anggaran, tetapi sangat bergantung pada kekuatan modal sosial yang ada di tengah masyarakat, seperti kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial. Penelitian ini mengambil fokus pada BUMDes Mutiara Saghara yang berada di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dan bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial dalam penguatan kelembagaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan enam informan kunci yang terdiri dari pengurus BUMDes, penasihat, dan pihak pemerintah desa, serta dokumentasi pendukung. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan BUMDes. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam memperkuat kelembagaan BUMDes Mutiara Saghara melalui tiga dimensi utama. Pertama, kepercayaan (trust) antara pengurus, masyarakat, dan pemerintah desa menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepercayaan ini terbangun dari konsistensi pelaporan, keterbukaan informasi, dan adanya manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kedua, norma sosial seperti budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab kolektif berperan menjaga solidaritas sosial dan menciptakan iklim kerja yang kondusif di dalam lembaga. Norma ini juga mendorong disiplin dan komitmen anggota dalam menjalankan unit usaha. Ketiga, jaringan sosial berkontribusi besar dalam membuka akses kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah daerah, yang mendukung transfer pengetahuan, pelatihan, serta perluasan pasar.