PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG CIPTA KERJA

ABSTRAKrn Proses pembuatan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan tehnik Omnibus Law, dianggap melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan, pasal 20 ayat (2) UUD NRI menyebutkan “ Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama menjadi Undang-undang” pasal 72 ayat 2 UU peraturan pembentukan perundang-undangan menyebutkan “ penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama pada 5 Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip kepastian hukum dan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang cipta kerja.rn Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual dengan meniliti bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai dasar meneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan interpretasi/ penafsiran terhadap bahan-bahan hukum.rn Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, peraturan yang dibuat dan diundangkan dilakukan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Mahkamah Kontitusi merupakan lembaga negara tertinggi atas amanat pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,mahkamah konstitusi menegaskan bahwa putusan No.91/PUU-XVIII/2020 inkosntitusional bersyarat karena pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan. Kata Kunci :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja.