Inkonsistensi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025

Penetapan upah minimum merupakan bagian dari kebijakan publik yang strategis karena menyangkut kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah. Namun demikian, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2025 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 menuai sorotan karena tidak konsisten dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur formula penetapan upah minimum. Inkonsistensi ini menimbulkan persoalan hukum dan kebijakan, khususnya terkait prinsip sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana inkonsistensi tersebut terjadi serta bagaimana seharusnya penyelesaian hukumnya menurut sistem peradilan tata usaha negara. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan logika deduktif melalui analisis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam surat keputusan gubernur ini tidak menerapkan ketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat (2) Permenaker tentang penetapan upah minimum tahun 2025. sebagai peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi dalam hal penetapan formula upah minimum. Hal ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Selain itu, tindakan tersebut mencederai asas keadilan karena menimbulkan ketimpangan antar daerah dan merugikan para pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam kebijakan pengupahan, penting bagi setiap pengambilan keputusan oleh kepala daerah untuk tunduk pada asas hukum yang berlaku dan peraturan diatasnya, serta mengedepankan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.