PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAP DENGAN PETAMBAK GARAM DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 (Studi Kasus di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)

ABSTRAKrnrnDi wilayah lahan garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan usaha garam rakyat pada umumnya dijalankan dengan sistem perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil yang di lakukan petambak garam dan penggarap di dasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan. Bahwa perjanjian bagi hasil yang dijalankan dalam praktiknya tersebut sering ditemui sikap ketidakadilan petambak garam terhadap penggarap dalam pembagian imbangan yang tidak sesuai dengan yang disepakati bersama. Sementara perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut dibuat secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa maka penggarap tambak selalu dirugikan karena kenyataanya pihak penggarap merupakan pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah, serta dibuat dengan tidak adanya saksi. Sehingga pembuatan penjanjian ini mengakibatkan ketidakpastian Hukum sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak. Penelitian ini ingin mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Padelegan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tujuannya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini diperoleh kejelasan bahwa pelaksanaan bagi hasil di Padelegan, berdasarkan UU NO7/2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam faktanya bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan hal ini tentu tidak sesuai dengan UU NO.7/2016 yang seharusnya dilakukan secara terulis, selanjutnya penyelesaian sengketa yang dilakukan petani garam hanya dengan musyawarah antara kedua bleah pihak, hal ini juga tidak sesuai dengan undang-undang tersebut yang seharusnya penyelesaian sengketa dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terkait dengan jangka waktu dan pola bagi hasil telah sesuai dengan undang-undang karena waktu dan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berdasarkan keadilan dan kearifan lokal.rnKata Kunci : Penggarap, Perjanjian Bagi Hasil, Pelaksanaan