RENCANA PENATAAN LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERADA DI BAWAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, dalam sejarahnya Polri pernah berawa di bawah naungan Kemendagri tepatnya pada masa awal kemendekaan Republik Indonesia. Rencana penataan Polri berada dibawah Kemendagri tentu dapat merubah konsep ketatanegaraan khususnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia, terdapapat perbedaan tugas antara Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Kemendagri yang tugas utamanya berfokus pada sistem administrasi dalam negeri sehingga efektifitas dari tugas Polri akan sulit dicapai apabila Polri berada dibawah Kemendagri, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi keberadaan lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia dan bagaimana telaah kritis penataan Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi keberadaan lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa baik dari segi fungsi, konsep, nama lembaganya serta regulasi yang menjadi dasar hukum dari kepolisian itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi negara saat itu yang mana regulasi yang dijadikan dasar hukum pasca kemerdekaan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Keputusan Presiden, Konstitusi Pertama yang mengatur Kepolisian adalah UUDS Tahun 1950 dan Kemudian diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen pertama pada tahun 1999 hingga amandemen keempat Kepolisian masih diatur secara umum dalam konstitusi dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang dan enataan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kemendagri bukan opsi yang tepat untuk menghilangkan kekuasaan Polri yang dinilai super power karena bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan berakibat kurangnya check and balance terhadap lembaga tersebut, Kemendagri dan Polri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya selain itu apabila Polri dibawah Kemendagri dianggap sebagai langkah mundur konstutusi, perubahan kedudukan Polri memiliki pengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.