Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Tabung Gas LPG dengan Pembayaran Akad Tertunda Antara Sub Pangkalan dan Konsumen di Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Permasalahan jual beli dengan sistem pembayaran tertunda menjadi fenomena yang umum di masyarakat, terutama dalam transaksi kebutuhan pokok seperti tabung gas LPG 3 kg. Di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, praktik ini dilakukan antara sub pangkalan dan konsumen dengan sistem pembayaran yang tidak langsung, bahkan tanpa adanya pencatatan atau dokumen tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan amanah.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan penjual (sub pangkalan) dan beberapa konsumen yang melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tertunda. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur keislaman, kitab fikih muamalah, serta dokumen penunjang lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg di sub pangkalan Mak Gining dilakukan dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai dan tertunda. Pembayaran tertunda hanya diberikan kepada konsumen yang dikenal baik dan dianggap amanah. Akad dilakukan secara lisan dan berdasarkan asas saling percaya tanpa bukti tertulis. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik ini dibolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan dan kejujuran, namun terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan dokumentasi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi untuk menjaga keadilan serta menghindari kemungkinan terjadinya sengketa atau kerugian.