Analisis Maṣlaḥah mursalah Terhadap Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya

Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga cerminan dari kebutuhan masyarakat lokal yang dinamis. Dalam upaya menciptakan kehidupan kota yang tertib dan berkeadaban, Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hadir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir. Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, pendekatan Maṣlaḥah mursalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus namun sejalan dengan tujuan syariat dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan kebijakan publik kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perda tersebut mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan yang universal, pasti, dan mencakup kepentingan kolektif masyarakat.rnPenelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif, dengan menelaah pasal-pasal perda secara mendalam dan mengaitkannya dengan pemikiran para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Muhammad Abu Zahrah. Hasilnya menunjukkan bahwa perda ini tidak hanya memenuhi kategori Maṣlaḥah dharuriyyah seperti menjaga keselamatan jiwa melalui pelarangan parkir di tempat berbahaya tetapi juga mencakup Maṣlaḥah hajiyyah dan tahsiniyyah melalui jaminan asuransi kendaraan dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna jalan. Peraturan ini juga disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dan dilengkapi mekanisme sanksi serta pengawasan berkala, yang menjadikannya bentuk kemaslahatan yang terukur dan implementatif.rnDengan melihat keseluruhan isi dan spirit dari perda ini, dapat disimpulkan bahwa ia tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga kuat secara etis dalam bingkai maqashid syariah. Perda ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dalam ruang publik dan memberi kontribusi nyata bagi kehidupan perkotaan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Kajian ini memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan kebijakan publik bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan kebutuhan yang semakin relevan di tengah dinamika masyarakat modern.