EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI DALAM MENANGANI PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN JUAL

Sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meliputi membuat produk hukum daerahnya sendiri seperti peraturan daerah dan menegakan peraturan daerah. Kabupaten Kediri memiliki Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum yang didalamnya mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol tanpa izin penjualan yang sah dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri diberikan tugas untuk menegakan peraturan daerah tersebut yakni dalam bentuk operasi yustisi untuk menangani pelanggaran peraturan daerah terkait penjualan minuman beralkohol. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih ditemukan banyak pelanggaran sehingga belum terlihat progresif dalam pelaksanaannya. Atas dasar permasalahan tersebut diperlukan penelitian dan analisis terkait efektivitas kinerjanya serta faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan pelanggaran.rnJenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan ialah yuridis-sosiologis yakni obyek kajiannya mengenai prilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada dan pendekatan faktual yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan untuk memahami fakta di lapangan.rnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin penjualan yang sah dari pihak berwenang dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum efektiv. Adapun penyebab belum efektivnya ialah terdapat beberapa faktor penghambat meliputi budaya konsumsi minuman beralkohol yang mengakar di masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan jumlah sumber daya yang kurang memadai. Selanjutnya terdapat pula faktor pendorong yang mempengaruhi meliputi komitmen Satpol PP, dukungan masyarakat, dan sarana prasarana yang cukup memadai.