Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan

UU Kepariwisataan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepariwisataan di daerahnya. Salah satu kewenangannya adalah membentuk RIPPARKAB. Oleh karenanya Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan menetapkan RIPPARKAB Bangkalan dan Perda No. 7 Th. 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut ada kemungkinan terjadi ketidakharmonisan, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut tentang bagaimana pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana harmonisasi produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan.rnUntuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.rnHasil dari penelitian ini adalah kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dengan berdasar kepada UU Kepariwisataan, RIPPARNAS, RIPPARPROV Jawa Timur, Perda No. 7 Th. 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan RIPPARKAB Bangkalan. Produk hukum tentang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan belum harmonis. Karena masih ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya dan masih ada pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan.