Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal pada Laporan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat "X")

BKM adalah lembaga yang mengelola dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. BKM wajib membuat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bantuan tersebut. Karena dana bantuan yang dikelola oleh BKM cukup besar, maka penyusunan laporan keuangannya harus disertai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal pada laporan keuangan BKM “X”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada BKM “X” penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, penerapan akuntabilitas pada laporan BKM “X” masih mengalami beberapa kekurangan seperti laporan keuangan yang disusun oleh BKM “X” masih belum lengkap sesuai dengan buku pedoman program Kotaku, laporan keuangan BKM “X” juga masih mengalami keterlambatan penerbitan, lalu laporan keuangan BKM “X” tahun 2018 belum diaudit. Kedua, penerapan transparansi sudah dilakukan dengan baik seperti mengadakan Rembug Warga Tahunan (RWT) setiap tahun, dan memasang papan informasi pada proyek pembangunan infrastruktur, namun penyebarluasan informasi keuangan pada papan informasi BKM masih belum dilakukan. Ketiga pengendalian internal pada BKM “X” juga sudah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan seperti tanda tangan koordinator BKM pada bukti transaksi BKM “X” masih kosong dan juga pengelolaan uang kas yang belum sesuai prosedur.