PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN POLISI ATAS TINDAKAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA DI KANJURUHAN YANG MENIMBULKAN KORBAN

Menurut pendapat Roscoe Pound pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban seseorang untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan (korban). Dengan kata lain pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan pertanggungjawaban pidana yaitu untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau bukan. Dalam Skripsi ini akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan, dimana kelalaian polisi tersebut dikarenakan kurangnya kehatian-hatian dan ceroboh dalam bertindak penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni kurang hati-hati dan bertindak ceroboh dalam penggunaan kekuatan senjata kimia yang berupa gas air mata. Yang seharusnya dalam penggunaan kekuatan kepolisian yang berupa senjata kimia gas air mata harus berpedoman pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, akan tetapi peristiwa penembakan gas air mata di Kanjuruhan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait adanya dua regulasi yang saling tumpang tindih, dua regulasi tersebut adalah Statuta PSSI dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. dimana kedua regulasi tersebut dijadikan sebagai acuan tentang pedoman penggunaan gas air mata. Sehingga dalam Penelitian ini menentukan regulasi mana yang paling relevan untuk permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian Polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa peristiwa penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Karena timbulnya korban tersebut diakibatkan dari kelalaian Polisi dalam penggunaan gas air mata, sehingga menimbulkan dampak berupa korban luka dan meninggal. Sebab kelalaiannya yang menimbulkan akibat tersebut, disebut kealpaan akibat dan sesuai dengan rumusan Pasal 359 dan 360 KUHP.rnKata kunci : Pertanggungjawaban pidana, kelalaian, polisi, gas air mata, korban