PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BEKAS LUBANG GALIAN TAMBANG MINYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

ABSTRAK Pelaksanaan reklamasi pasca tambang diwajibkan bagi setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur dalampasal 161B Undang – Undang Mineral dan Batu Bara. Namun kenyataan yang terjadi di daerah Bojonegoro masih saja ada oknum yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dikarenakan dengan alasan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa penegakan hukum tidak dilakukan terhadap oknum yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan ini adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang yang berada di Bojonegoro, Dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat hukum mengenai peraturan perundang – undangan tersebut harus ditegakkan kepada masyarakat atau oknum terkait agar masyarakat dan oknum yang terkait dapat memahami aturan yang ada di Indonesia.rnrnKata Kunci : Reklamasi, Penegakan Hukum