Efektivitas Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Mengatur Kebijakan Pariwisata Berbasis Blue Economy

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Kabupaten ini memiliki daya tarik dan daya saing pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura. Akan tetapi, hingga sekarang Kabupaten Sampang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (fact approach). Sedangkan untuk sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview)rndan studi kepustakaan, lalu metode analisanya dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 ketentuan pasal tersebut sudah terlaksana. Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy. Pernyataan tersebut didasari oleh analisa yang dilakukan serta melihat fakta-fakta pelaksanaannya di Pantai Lon Malang, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah.