PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN(Studi Kasus pada Dinas Koperasi Daerah)

PENGUKURAN KINERJA ANGGARAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
(Studi Kasus pada Dinas Koperasi Daerah)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengukuran kinerja anggaran berdasarkan LAKIP di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan ketika pengukuran kinerja anggaran berlangsung terutama pada Dinas Koperasi dan UMKM.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan kumpulan fakta-fakta yang diyakini kebenarannya yang dihasilkan dari pengamatan dan pengukuran. Obyek penelitian ini adalah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, dan BAWASDA yang sebagai pihak yang tugasnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah sehingga data penelitian berupa opini, sikap, dan pengalaman pegawai. Data dokumenter adalah jenis data penelitian dalam bentuk dokumen yang antara lain: Laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan LAKIP Dinas dan Pemerintah Kabupten Bangkalan, Pedoman Penyusunan LAKIP, dan Peraturan prundang-undangan.
Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan dari pemerintah pusat melalui inpres no.07 Tahun 1999 untuk membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi Pemerintah. Model pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM Daerah di Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menggunakan indikator kinerja input,output, outcome. Kinerja pada Dinas Koperasi danUMKM di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2.