PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMASYARAKATAN

Bahwa lahirnya Peraturan Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Hukuman Acara Jinayat, menimbulkan permasalahan baru karena di dalam Pasalnya menyatakan
bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan
sistem pemasyarakatan tidak mengenal hukuman badan termasuk hukuman atau Uqubat cambuk
karena kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Adapaun tujuan yang ingin
dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubenur
Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan “pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di dalam
lembaga pemasyarakatan” bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Pendekatan yang
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendektan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan hukuman atau uqubat cambuk yang dilakukan
di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam sistem
pemasyarakatan sehingga menganggu dari tujuan pemasyarakatan.
Kata Kunci : Hukuman Cambuk, Lembaga Pemasyarakatan