PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DI HUTAN RAKYAT

ABSTRAK
Lingkungan merupakan sarana kehidupan bagi manusia yang beragam isinya, salah satunya adalah hutan rakyat yang berisi kekayaan alam yang perlu dilindungi, adapun penjelasannya diatur dalam Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 jo Nomor 7 Tahun 2003 tentang izin penebangan dan pengangkutaan kayu rakyat dan peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pengendalian dan Pengolahan Hutan Rakyat, yang didalamnya mengatur tentang perizinan yang baik dan benar. Dengan demikian penulisan sripsi ini dilatarbelakangi adanya penebangan pohon, pohon ini milik sendiri yang akan dimanfaatkan sendiri dan harus menggunakan surat izin. Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahn yang dibahas adalah bagaima penanggulangan tindak pidan penebangan kayu di hutan rakyat. Selanjutnya pendekatan penelitianini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan di hutan rakyat meliputi dua aspek yaitu berupa prefentif misal penyuluhan, dan represif melalui penerapan Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan- peraturan untuk menjerat pelaku penebangan kayu di hutan rakyat yang tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, yang salah satunya diatur dalam Pasal 78 dengan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) harapanya agar bisa membuat jera si pelaku penebangan kayu di hutan rakyat dan melalui mekanisme yang benar.
Kata Kunci : Penanggulangan, penebangan kayu, sanksi pidana, hutan rakyat.