PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK PADA KASUS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW PS GLOW

Perlindungan hukum atas hak merek di Indonesia diberikan ketika pihak yang bersangkutan mendaftar terlebih dahulu mereknya (First to File) dengan dilandasi itikad baik. Adanya sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow telah menimbulkan persoalan bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar pertama kali yang mempunyai persamaan pada pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Medan serta Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutus sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serupa dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya merek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah merek terdaftar untuk pertama kali dan dilandasi itikad baik. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim putusan Pengadilan Niaga Medan tepat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam mempertimbangkan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Namun, sangat disayangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang lebih menekankan merek “MS GLOW” digunakan tidak sesuai dengan yang terdaftar sehingga belum dilindungi oleh Negara tanpa menilai adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dan ketentuan pada Keputusan Presiden tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Kemudian untuk meminimalisir adanya kasus serupa maka perlu parameter yang tepat dalam menilai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan peraturan yang tertulis untuk menjamin kepastian hukum.rnKata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, first to File.