PEMBERLAKUAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERSPEKTIF PRAKTIK HUKUM PIDANA

ABSTRAK

MAHFUD HADI, Pemberlakuan Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Praktik Hukum Pidana. Di bawah bimbingan Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, SH., MS. dan Tolib Effendi, S.H., M.H.

Penyusunan skripsi ini, dilatar belakangi adanya tindak pidana umum yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota militer dan sipil yang tidak diproses pada jalur yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan Indonesia. Pada praktik hukum pidana di tahapan legislasi undang-undang sudah secara jelas dan terperinci mengatur perkara koneksitas dan sejauh mana kompetensi peradilan tersebut, namun pada tahapan praktik persidangan seringkali undang-undang yang ada dikesampingkan dengan alasan-alasan tertentu.
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah konsep yang selama ini dianut oleh KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia telah tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat atau bahkan sebaliknya, peraturan perundang-undangan telah mampu mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan, namun pada tatanan praktik penyidikan dan persidangan yang perlu di perbaharui (diperbaiki), sehingga pada akhirnya tidak ada lagi perdebatan dan tumpang tindih kewenangan pengadilan dalam mengadili, dan memutus perkara koneksitas.
Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang dipadukan bahan hukum berupa KUHAP, TAP MPR VII/MPR/2000, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Teori hukum pidana dan koneksitas disajikan dalam skripsi ini seperti karakteristik koneksitas, kompetensi absolut dan relatif pengadilan,Maksud dan Tujuan koneksitas. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membuat undang-undang sebagai supremasi hukum tertinggi tanpa intervensi dan pengaruh dari golongan-golongan tertentu, sehingga persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law ) dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci : Koneksitas, Kompetensi, Peradilan