PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PABRIK TAHU ATAS PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LAUT

Lingkungan hidup merupakan aset terpenting dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia, selain itu hewan dan tumbuhan juga memerlukan lingkungan hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Sumber daya dari alam yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup antara lain adalah air, tumbuhan, udara, sinar matahari dan sebagainya. Namun, kelakuan manusia dapat mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan dalam lingkungan yakni terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pencemaran lingkungan hidup atas perbuatan pembuangan limbah cair dari pabrik tahu ke media lingkungan yakni wilayah laut serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pabrik tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier meliputi kamus, dan media internet.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa perbuatan pembuangan limbah cair dari pabrik tahu tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena telah dilampauinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 54 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1), serta sanksi yang dapat diterapkan pada pabrik tahu yakni pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga dan tindakan tata tertib sebagaimana dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup