PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 197 AYAT (1) HURUF k KUHAP

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan eksekusi Putusan Pidana oleh mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji karna dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dijatuhkan kepadanya tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP. Sehingga pihak Susno menyatakan bahwa putusan tersebut dianggap telah batal demi hukum karna tidak memenuhis yarat formal yang sesuai dengan isi Pasal 197 ayat 1 tersebut.
Adapun Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian doctrinal, Penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asa hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa menolak eksekusi itu tidak tepat, eksekusi harus tetap dilaksanakan meskipun dalam putusan MahkamahAgung (MA) tidak mencantumkan huruf k dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP, karna terdakwa sudah terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada) Jawa Barat 2008. Sehingga dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law)dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci : Putusan, Eksekusi, perintah penahanan.