KAJIAN KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODYSHAMING) DIINDONESIA DAN MALAYSIA

ABSTRAKrnrnPenelitian ini dilatar belakangi karena perkembangan informasi di era globalisasi pada saat ini memberikan pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia. Selain dapat ditemukan didunia nyata bisa juga terjadi di dunia maya, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi diIndonesia di negara lain juga, maka dari itu hal ini menjadi menarik untuk diteliti apakah ada yang harus diperbaiki dari peraturan yang berlaku. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh atau bodyshaming diIndonesia dan Malaysia.rnJenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia tidak secara spesifik mengatur bodyshaming, akan tetapi kedua negara tersebut mempunyai aturan yang digunakan terhadap pelaku bodyshaming. DiIndonesia peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk merujuk tindak pidana terhadap perbuatan bodyshaming dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, serta mengenai pengaturan sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila terjadi secara langsung diatur dalam Pasal 315 KUHP. Sedangkan di Malaysia diatur dalam seksyen 211 ayat (1) dan sesyen 233 ayat (1) yang (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta terkait sanksi pidana diatur dalam seksyen 233 subseksyen e (3) Akta Komuniasi dan Multimedia 1998, apabiala terjadi secara langsung diatur dalam Pasal 9 KUHP Malaysia. Dan upaya kebijakan formulasi yang akan datang sangat diperlukan.rnKata kunci : Bodyshaming, Perlindungan Hukum, Perbandingan Hukum