ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI DI PESISIR KOTA CIREBON TAHUN 2010-2022 DAN STATUS HUKUM PENGELOLAAN LAHAN BARU

Luas wilayah Indonesia kurang lebih 5,8 juta km2 dengan luas lautnya dua
pertiga dari seluruh wilayahnya yaitu sebesar 3,25 juta km2, sedangkan hanya
sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan (Mustika, 2022). Wilayah Nusantara
didominasi oleh perairan, sehingga memiliki jajaran pulau kurang lebih sekitar 13
ribu disepanjang wilayahnya. Negara kepulauan ini, merupakan salah satu negara
yang memiliki garis pantai terpanjang didunia sekitar 99 ribu km2 (Hazazi et al.,
2019). Selama dua dekade terakhir, pantai telah berubah akibat abrasi dan akresi
yang parah di sepanjang berbagai wilayah pesisir Indonesia. Terjadinya kerusakan
alam di sekitar pantai dan berakhir menjadi berubahnya luasan pantai merupakan
akibat dari perubahan garis pantai.
Perubahan dan kerusakan pantai telah terjadi di pantai utara Jawa. Salah satu
kawasan pesisir yang terletak di pantai utara Jawa adalah Kota Cirebon, Jawa
barat. Kota Cirebon terletak di kawasan pantai utara yang termasuk dinamis,
karena terletak dikaki terendah gunung api Ceramai. Cirebon juga memiliki
hamparan sungai yang jumlahnya tidak sedikit yang menuju laut, terutama di
wilayah sebelah timur (Al Hakim et al., 2023). Hal tersebut mengakibatkan
terakumulasinya sedimen dan menjadi lahan/tanah baru di wilayah tersebut.
Menurut Nurjaya dan Atmadipoera (2020), garis pantai atau shoreline
merupakan garis persimpangan antara darat dan laut saat terjadinya pasang
tertinggi dan surut terendah. Proses perubahaan garis pantai prinsipnya meliputi
proses erosi dan sedimentasi. Erosi atau dapat disebut abrasi di sekitar pantai
terjadi ketika transpor sedimen ke atau dari suatu daerah lebih besar dari
sedimen yang masuk, dan sedimentasi dapat terjadi jika terjadi sebaliknya. Erosi
yang terjadi di wilayah pesisir mengakibatkan berkurangnya luas daratan yang
menyebabkan perubahan garis pantai (Suharyo dan Hidayah, 2019).
Dampak dari berubahnya letak garis pantai di wilayah perairan laut tersebut
akan mengakibatkan ketidakjelasan tentang penguasaan dan pengelolaan lahan.
Disisi lain eksistensi hukum di Indonesia tentang penguasaan dan pengelolaan
lahan baru masih belum jelas. Keadaan tersebut akan menjadi ancaman sosial jika
tidak segera ditindaklanjuti dengan bijaksana dan tegas oleh pemerintah.
Permasalahan ini perlu adanya analisis lebih lanjut demi terciptanya tataguna lahan yang sesuai di Perairan kota Cirebon. Perlu adanya pembuatan peta
perubahan garis pantai dan kajian hukum tentang lahan baru yang muncul ataupun
berkurang di perairan Cirebon. Pembuatan peta perubahan garis pantai bertujuan
untuk mengetahui penyebab berubahnya garis pantai apakah karena abrasi atau
akresi. Manfaat lain dari pembuatan peta tersebut adalah sebagai penataan lahan
di pesisir Cirebon, sedangkan kajian hukum tentang pengurangan serta
penambahan lahan sebagai antisipasi untuk kenyamanan masyarakat dan
pemerintah.