TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (109kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (111kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (110kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (216kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (13kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (81kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18006-15.01.111.00.321_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (386kB)
Abstract
ABSTRAK
Pemusnahan barang bukti merupakan suatu tindak lanjut penegakan hukum Narkotika dari
aparatur penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai mekanisme dari prosedur yang
ada. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari
jenisnya. Dalam pemusnahan barang bukti narkotika tidak selalu berjalan sesuai prosedur yang ada.
Keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mekanisme pelaksanaanmenyimpang dari prosedur
yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan pemusnahan
barang sitaan narkotika di Polres Bangkalan.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undanga. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data
sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 91 dan 92 Undang-undang No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika merupakan dasar dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika serta tata
cara pelaksanaannya di muat dalam peraturan Peraturan Pemeritntah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dan langkah-langkah teknis dalam pemusnahannya
berpedoman pada Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan
dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia lainnya secara
aman. Bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur terjadi
apabila adanya pengambilan kebijakan yang salah dalam pelaksanaan pemusnahan dan
menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dari
kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan
prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan
yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
Kata Kunci: Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM MOHAMMAD KHAIRUL ANAM |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | THE CLEARANCE OF Narcotics Goods;PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 16 Oct 2026 03:32 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:05 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/18500 |
