KEWENANGAN PENUNTUT KPK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA TERKAIT ASAS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN

ABSTRAK
Bermula dari tidak adanya kepastian dalam hukum siapakah yang sebenarnya berwenang
dalam melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, mengetahui asas
dominus litis yang berwenang melakukan penetapan maupun pengendalian kebijakan penuntutan
hanyalah kejaksaan. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana kedudukan lembaga KPK dalam
melakukan penuntutan dikaitkan dengan asas dominus litis Kejaksaan. Selain itu kerap terjadi tarik
ulur kewenangan menangani penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan
maupun KPK.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang difokuskan dengan
menelaah aturan terkait dengan masalah yang penulis teliti. Dengan menggunakan Pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan
perundang-undangan terkait judul penelitian. Bahan hukum sekunder di dapat pada literature terkait
dengan permasalahan yang diteliiti. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa
internet dan sumber lainnya, dan kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif.

Pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus termuat dalam Undang-Undang Nomer 30
Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian adanya perubahan menjadi
Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 30
Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun pasal yang mengatur tentang
pembatasan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terdapat dalam Pasal 11 UndangUndang

Nomer 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya
pasal tersebut lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan penuntutan
dengan unsur-unsur yang sesuai dengan pelanggaran pelaku.
Kata kunci : dominus litis, penuntutan, tindak pidana korupsi.