TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTAR PEWARIS YANG BERBEDA AGAMA

Waris sebagai salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak dapat dihindarkan dalam keidupan manusia. Akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang pewaris kepada ahli waris. Namun, sampai pada saat ini belum adanya kebijakan terhadap “unifikasi hukum” di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini disebapkan dengan adanya politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia. Dengan adanya penggolongan tersebut memberikan dampak terhadap penentuan hukum dalam penyelesaian pembagian harta waris. Salah satu jalan yang diambil oleh ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagaian waris, dengan membuat perjanjian waris. Perjanjian ini dianggap sebagai solusi tepat untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Keadaan ini sering terjadi dilingkungan masyarakat sekarangan dengan memanfaatkan prjanjian sebagai jalan dalam menyelesaikan sengeta kewarisan. Dikarenakan semakin kompleknya hubungan keperdataan masyarakat pada saat ini, salah satunya perkawinan yang berbeda agama. Sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan baru salah satunya dalam bidang kewarisan. Namun dalam perjanjian perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan salah satunya mengenai syarat sahnya perjanjian hal ini dapat menyebabkan batal demi hukum suatu perjanjian. Adapun hasil penelitian ini bahwa Perjanjian pembagian waris merupakan obyek perjanjian dengan memberikan hak waris kepada para pihak yang tidak berhak untuk mendapat harta waris. Obyek perjanjian harus dapat ditentukan yang artinya dalam isi perjanjian harus dapat dipastikan, yang bermakna dapat ditentukan secara cukup. Selain itu Obyek yang dijadikan dalam perjanjian setidaknya memiliki nilai ekonomis ataupun memiliki nilai setara dengan harta. Sehingga pembuatan perjanjian tidak serta dapat dibentuk oleh masing-masing pihak dengan alasan perbedaan sistem kewarisan.