Aspek Pidana dalam Perkawinan dibawah Umur (Study kasus Perkawinan H.M.Fikri dengan Fany octora)

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki- laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 Undang- undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kasus Bupati Garut H.M.Fikri yang diduga melakukan pelanggaran hukum karena telah melakukan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Fany Octora yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat. H.M.Fikri diancam dengan pasal 37, 280, 310 dan 335 KUHP. Metode yang dilakukan pendekatan ini yang digunakan adalah perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, pada dasarnya merupakan bahan hukum tataran yang dianalisis secara deduktif dan digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis ini menujukkan bahwa H.M.Fikri bersalah karena telah melanggar tindak hukum pidana. H.M.Fikri diancam dengan beberapa pasal dan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah karena sudah melanggar sumpah/janji jabatan. Pejabat pemerintah seharusnya dapat menjadi seorang pemimpin yang menjadi panutan dalam masyarakat. Selain itu pemerintah harus lebih berhati hati atau bisa dikatakan lebih selektif dalam menentukan calon pemimpin atau calon pejabat daerah pemerintah harus detail melihat karakteristik seseorang untuk dijadikan Kepala Daerah.