PROSES PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DESA

ABSTRAKrnPengangkatan Penjabat Kepala Desa ini sudah sering dilakukan oleh beberapa Bupati/Walikota di Indonesia yang disebabkan karena alasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Desa dan beberapa regulasi turunan terkait pemerintahan desa. Salah satu contoh pengangkatan Penjabat Kepala Desa terjadi di Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang mana pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Jrengik ini disebabkan Kepala Desa definitif meninggal dunia dan adanya penundaan pilkades serentak. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Pengaturan Penjabat sementara kepala desa yang ditinjau dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penentuan Penjabat Kepala Desa Pengganti pada saat pemilihan Kepala Desa serentak ditunda dan Bagaimana kewenangan Penjabat Kepala Desa pengganti dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penentuan Penjabat Kepala Desa pada saat pemilihan kepala desa serentak ditunda diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun tidak dijelaskan secara rinci proses pengangkatan PJ Kades, hanya menegaskan bahwa Penjabat Kepala Desa berasal dari kalangan PNS tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota yang berwenang, sedangkan proses yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi di salah satu desa yang dilakukan pengangkatan PJ Kades yakni Desa Jrengik, prosesnya diawali dengan pengusulan calon kandidat Penjabat Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disampaikan kepada BPD, kemudian BPD menyampaikan ke Camat, dan Camat menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang berwenang untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa dari kandidat yang diusulkan oleh desa, namun meskipun ada proses pengusulan kandidat, kewenangan penuh untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa tetap berada di tangan Bupati/Walikota dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.rnKata kunci : Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Otonomi Desa, Kewenangan.