PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TOKEN LISTRIK PRABAYAR

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Token Listrik Prabayar” ini berlatar belakang dari fenomena hukum dimana konsumen listrik prabayar merasa dirugikan akibat pihak PT.PLN selaku pemegang tunggal Ketenagalistrikan di Indonesia sering mengabaikan hak konsumen dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT.PLN, sehingga konsumen listrik prabayar merasa dirugikan. Oleh sebab itu, peneliti menggali masalah perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum analisis sistematis.
Hasil penelitian menyimpulkan dalam pembelian token listrik prabayar, PT.PLN tidak memberikan beban biaya yang seimbang dengan hak dan kewajiban konsumen. Salah satu faktor ketidakseimbangan tersebut yaitu adanya perbedaan dalam jumlah beban biaya PPJ antara listrik prabayar dan pascabayar, dalam hal ini konsumen listrik prabayar dapat melakukan pembelian token listrik 4 (empat) kali dalam 1 bulan, dan di setiap pembeliannya konsumen selalu di bebani biaya PPJ. Tentu hal ini sangat merugikan bagi pihak konsumen listrik prabayar, sedangkan saat masih menggunakan listrik pascabayar PT.PLN menerapkan pembayaran setiap sebulan sekali dan PPJ-nya tentu juga sebulan sekali.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, PT.PLN, Listrik Prabayar