IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UJRAH ATAS BIAYA GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS KAMAL BANGKALAN DALAM PERSEPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Penelitian ini mengkaji implementasi pembayaran ujrah atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam perspektif Fiqih Muamalah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks gadai (Rahn) dan sistem ujrah (biaya sewa) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pembayaran ujrah di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, serta mengidentifikasi potensi implikasi syariah dari praktik tersebut.rnMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Imam Arifin Duniathi selaku kasir di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan, serta analisis dokumen terkait prosedur dan ketentuan gadai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai proses perhitungan dan pengambilan biaya ujrah, serta persyaratan gadai barang jaminan seperti kendaraan dan barang elektronik.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fiqih muamalah yang membolehkan adanya biaya atas manfaat yang diberikan, dalam hal ini manfaat keamanan dan pemeliharaan barang jaminan. perhitungan biaya pemeliharaan gadai (mu'nah/ujrah) di Pegadaian Syariah dengan sistem minimal 10 hari itu boleh dalam fikih muamalah. Ini karena biaya tersebut dianggap sebagai ongkos sewa (ujrah) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, bukan sebagai bunga atas pinjaman. Dengan syarat Biaya itu murni untuk jasa penitipan dan pemeliharaan, bukan keuntungan dari jumlah pinjaman. Tidak ada riba terselubung. Artinya, biaya tidak dihitung berdasarkan persentase pinjaman, tapi lebih ke nilai barang atau biaya asli perawatan. Dan Nasabah mengetahui dan setuju dengan sistem ini dari awal. Jadi, meskipun nasabah menggadai barang cuma sehari, tidak masalah meski biaya dihitung minimal 10 hari. Ini seperti aturan sewa pada umumnya, di mana ada biaya minimal yang harus dibayar. Yang penting, semuanya transparan dan tidak ada unsur riba.rnrnKata kunci: implementasi, Rahn, ijarah