PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH (StudyKasus Di PT. WillindoPratama Jakarta Timur)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH
( StudyKasus Di PT. WillindoPratama Jakarta Timur )

ABSTRAK

Bekerja merupakan cara bagi pekerja/buruh mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mendapat perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan hak waktu kerja bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Apakah tindakan PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang tidak menyediakan tempat untuk beribadah dan membatasi jam istirahat untuk menjalankan Ibadah dapat dibenarkan kemudian upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja/buruh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan pelanggaran PT. Willindo Pratama atas hak pekerja/buruh untuk menjalankan ibadah tidak dapat dibenarkan. Karena jam istirahat kerja merupakan hak bagi pekerja/buruh untuk menjalankan Ibadah sesuai dengan agamanya. Hak-hak tersebut telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Upaya hukum yang dilakukan antara pekerja/buruh yang beragama Islam dengan PT. Willindo Pratama yaitu perundingan secara Bipartit, jika secara Bipartit gagal maka penyelesaian bisa dilakukan secara Tripartit. Apabila secara Bipartit atau secara Tripartit tidak membawakan hasil, pekerja/buruh yang beragama Islam dapat menggugat PT. Willindo Pratama ke Pengadilan Hubungan Industrial atau bahkan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar telah melanggar ketentuan Pasal 80 jo Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.