ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TIDAK DITERIMANYA SENGKETA HARTA WARIS KARENA ERROR IN PERSONA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn)

Dalam praktik peradilan agama, perkara sengketa harta waris tidak jarang mengalami kendala akibat kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara (error in persona). Kesalahan ini berdampak serius karena dapat menyebabkan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan tidak diterimanya perkara sengketa harta waris yang mengandung cacat formil berupa error in persona dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, dan Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta data sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus dalam putusan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima didasarkan pada kesalahan dalam menentukan pihak tergugat (error in persona) yang tergolong sebagai cacat formil. Pertimbangan ini didasarkan pada analisis hukum acara perdata (Rv) dan ketentuan dalam KHI mengenai ahli waris. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan penerapan prinsip keadilan, maslahah mursalah, dan persamaan dalam hukum Islam. Putusan NO tersebut memiliki implikasi positif terhadap kepastian hukum, keadilan dalam sistem hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak.