PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Korupsi dana desa merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan desa yang berdampak pada terhambatnya pembangunan serta menurunnya kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi DPMD serta menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan guna meminimalisir praktik korupsi dana desa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan eksplanatori. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi di lingkungan DPMD Kabupaten Pamekasan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMD menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sebagai bentuk pencegahan, DPMD melaksanakan berbagai langkah strategis seperti sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Upaya tersebut diperkuat melalui program “Jaga Desa Bersama” yang melibatkan instansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAMP) untuk menciptakan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

 

Kata Kunci: DPMD, korupsi dana desa, pencegahan, Kabupaten Pamekasan, tata kelola desa.