UPAYA HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP SUSPEND AKIBAT PENURUNAN RATING OLEH PENUMPANG DI PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA

Hubungan hukum yang terjalin antara Driver Grab dengan pihak penyedia layanan aplikasi atau PT. Grab Indonesia yaitu hubungan kemitraan, dimana dalam hubungan ini adanya system timbal balik atau saling menguntungkan kedua belah pihak, PT. Grab Indonesia menerapkan SOP Suspend yang harus dipatuhi oleh Driver Grab, tetapi dalam pelaksanaanya banyak Driver Grab yang mengalami suspend yang tidak sesuai SOP suspend di PT. Grab Indonesia, dan sering terjadi pengenaan suspend karena penilaian penumpang yang subjektif menyebabkan penurunan rating yang jelek sehingga Driver Grab harus mendapat suspend, sementara belum ada aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum maupun upaya hukum terhadap perjanjian kemitraan yang terjadi antara penyedia layanan aplikasi transportasi online dengan mitranya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan perihal pemberian suspend pada driver PT Grab Indonesia ditinjau dari Permenhub Nomor 12 tahun 2019 dan untuk memperoleh kejelasan perihal upaya hukum yang dapat dilakukan driver PT Grab Indonesia terhadap suspend berdasarkan rating. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan berdasarkan fakta (fact approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian suspend oleh PT. Grab tidak sesuai dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 karena tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (3) huruf D dan ayat (4), karena dalam suspend PT. Grab Indonesia tidak menerapkan peringatan terlebih dahulu sebelum memberikan suspend kepada driver Grab. Dan upaya hukum yang dapat ditempuh driver Grab terhadap suspend berdasarkan rating adalah upaya hukum litigasi dengan cara gugatan ke pengadilan negeri dan non litigasi dengan cara negosiasi.
Kata kunci : Suspend PT. Grab, Perlindungan Hukum, Driver Grab