PERSPEKTIF HUKUM TURUT SERTA MENYEBARKAN RAHASIA NEGARA MELALUI MEDIA INTERNET

ABSTRAK
Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi memunculkan piranti baru yang disebut internet menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut adalah ketidak amanan file-file rahasia negara seperti halnya kasus Wikileaks pada tahun 2010 yang meretas server pemerintah suatu negara yang berisikan materi informasi yang dikategorikan rahasia negara dan mempublikasikannya. Dalam skripsi ini penulis mengkaji dua rumusan masalah yakni: bagaimana pengaturan tindak pidana turut serta menyebarkan rahasia negara melalui media internet dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pelaku mirroring situs Wikileaks.
Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan masalah Statue Approach dan conceptual approach. Kemudian permasalahan yang diangkat tersebut di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel.
Dari kajian tersebut diketahui bahwa dalam hukum positif di Indonesia, rahasia negara diatur dalam Pasal 112-Pasal 115 KUHP, Pasal 32 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 17 UU KIP meskipun ketiga Undang-undang tersebut masih belum mengaturnya secara lengkap. Sedangkan penyertaan (deelneming) diatur dalam Pasal 55-56 KUHP. Pelaku utama dalam kasus Wikileaks adalah Julian Assange karena telah memenuhi semua unsur perbuatan tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet dimana hal ini melanggar hukum sehingga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pengaturannya dalam Pasal 112 KUHP dan Pasal 113 Ayat (1) KUHP; Pasal 32 ayat (3) UU ITE; Pasal 17 huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (i) dan huruf (j) UU KIP. Korban dalam tindak pidana ini adalah negara.
Pelaku mirroring Wikileaks dapat dikategorikan melakukan pembantuan (medeplichtigen) dalam tindak pidana menyebarkan rahasia negara melalui media internet karena telah membantu memberikan sarana menyebarkan rahasia negara melalui media internet dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan rumusan Pasal 56 KUHP. Sarana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mirror web site atau situs mirror dari situs Wikileaks.

Kata kunci: Turut Serta, Penyebarkan Rahasia Negara, Internet.