Reformasi Struktural Kabinet dan Implikasinya Tethadap Efisiensi Anggaran (Studi Komparatif Indonesia dan Argentina)

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya maasalah defisit APBN yang meningkat dan akumulasi utang pemerintah yang memunculkan keharusan efisiensi belanja, serta krisis ekonomi dan inflasi tinggi di Argentina yang mendorong penataan kabinet. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Decree 70/2023 Bases Para la Reconstruccion de la Economia Argentina, menjadi langkah serius Pemerintah Indonesia dan Argentina dalam mewujudkam kebijakan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan memakai legislasi dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara Negara Indonesia dengan Argentina.rnHasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi anggaran di Indonesia menginstruksikan penghematan belanja operasional. Namun, secara kontradiktif jumlah kementerian meningkat dari 34 menjadi 48 sehingga inefisiensi pada beban anggaran. Sementara di Argentina mekanisme kebijakan efisiensi diterapkan secara radikal lewat memangkas jumlah kementerian dari 18 menjadi 8 serta pengurangan secara masif diberbagai sektor pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan pendekatan yang berbeda, di Indonesia kebijakan efisiensi mempertimbangkan aspek politik dan hukum, sedangkan di Argentina kewenangan eksekutif dipertegas melalui dekret.