Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Pendidikan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keefektivitasannya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Jika Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tersebut berpotensi mengurangi alokasi tersebut menjadi dibawah 20% sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka akan timbul konflik terhadap norma. Di sisi lain, amanat UUD 1945 harus diprioritaskan sebagai dasar hukum yang tertinggi di negara Indonesia agar sesuai dengan hak kontitusi warga negara Indonesia dalam dasar konstitusi negara Indonesia. Oleh kareana itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran dana pendidikan terhadap hak konstitusional warga negara dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Kebijakan Anggaran Pendidikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang terkait.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini lebih banyak berkutat pada studi dokumen dan literatur hukum yang memiliki fokus pada norma hukum. Pada penelitian ini metode pendekatan yang digukanan adalah metode pendekatan konseptual (conseptual approach) dan metode pendekatan perundang-undangan (statuate approach). Dalam metode ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.rnHasil dari penelitian ini adalah hak konstitusional warga negara atas pendidikan terancam keberadaannya akibat implikasi kebijakan efisiensi anggaran baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang dinilai kurang mengedepankan kesejahteraan bangsa Indonesia. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran pendidikan, berpotensi melanggar amanat UUD NRI 1945. Total anggaran pendidikan untuk 2025 dilaporkan belum mencapai 20% dari APBN (sekitar Rp724 triliun), yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan konstitusi.