URGENSI INTEGRASI ZONA INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAKrnrnPemerintah menjadi peran utama dalam penyediaan layanan publik yang prima bagi seluruh warganya. Pelaksanaan pelayanan publik yang baik merupakan harapan masyarakat kepada aparatur pemerintah Indonesia. Reformasi birokrasi menjadi langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembenahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta lebih baik, sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan nasakah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual.rnPengaturan zona integritas di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pembangunan zona integritas merupakan langkah penting dalam pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas praktek KKN, dan juga terkait peningkatan kualitas dalam pelayanan publik. Zona Integritas diatur dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona integritas menjadi urgensi dalam pelayanan publik di Indonesia. Integrasi zona integritas dan pelayanan publik menjadi penghubung setiap komponen penyelenggaraan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi antar keduanya Karena dengan adanya pembangunan zona integritas ini, bukan hanya sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi juga pelayanan publik yang awalnya banyak proses yang tumpang-tindih, kualitas SDM yang tergolong rendah, terjadinya penyelewengan wewenang, serta pengawasan yang kurang maksimal menjadi lebih baik dan berkualitas. Hal ini menjadikan zona integritas sebagai keberhasilan dalam program reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam sektor pelayanan publik.rnrnKata Kunci : Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Pelayanan Publik