TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI UD. SUMBER REJEKI (Studi Kasus di Pengecer Resmi Lini IV Pupuk Bersubsidi di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI UD. SUMBER REJEKI (Studi Kasus di Pengecer Resmi Lini IV Pupuk Bersubsidi di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)
Kebijakan Subsidi Pupuk tujuannya untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Supaya dapat meningkatkan produktifitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pihak yang terlibat dalam penjualan Pupuk Bersubsidi langsung ke Petani adalah di Lini IV (Pengecer Resmi). Banyak keluhan yang dialami Petani, dimulai dari mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk, kebutuhan pupuk di lapangan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan petani, pihak Pengecer Resmi juga melayani jual beli Pupuk Bersubsidi kepada petani diluar wilayah tanggung jawabnya. Permasalahan tersebut sudah menjadi kebiasaan tahunan oleh petani setiap memasuki masa tanam dan hampir sebagian besar Pengecer Resmi di seluruh daerah mengalami hal yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli Pupuk Bersubsidi di UD. Sumber Rejeki di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro (Pengecer Resmi Lini IV) dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli Pupuk Bersubsidi tersebut.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian. Mengenai tempat yang dijadikan untuk penelitian yakni di UD. Sumber Rejeki. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada.
Hasil dari penelitian ini, Petani di luar desa Woro membeli Pupuk Bersubsidi secara langsung ke UD. Sumber Rejeki. Alasannya adalah kebutuhan Pupuk di daerah mereka tidak tercukupi secara maksimal, kurang transparannya pihak Kelompok Tani dalam penyaluran, jauhnya jarak Pengecer Resmi yang bertanggung jawab di wilayahnya, Stok barang yang terbatas sehingga sering berebutan dengan Petani lain. Akibatnya berapa pun harga Pupuk yang ditawarkan penjual pasti akan dibelinya. Jual beli Pupuk Bersubsidi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, KHES dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan jual beli Pupuk Bersubsidi yang dilakukan di UD. Sumber Rejeki bertentangan dengan hukum Islam, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh Pemerintah (Ulil Amri). Sebab hukum asal jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang malarangnya. Ketika jual beli tersebut terus dilaksanakan akan mengakibatkan madharat yang besar, seperti Petani di desa Woro terpaksa melakukan hal yang sama dengan Petani di daerah yang lain. Sehingga kebijakan Subsidi Pupuk tidak terealisasi sebagaimana tujuan awalnya.

Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen.