Analisis Penerapan Dana Repatriasi pada Tax amnesty di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di KPP PRATAMA TEGALSAI SURABAYA)

Baru-baru ini ada kebijakan Tax Amnesty dimana tax amnesty ini adalah pengampunan pajak. Wajib pajak yang selama ini tidak membayar hartanya akan diampuni dalam kebijakan ini. Selain itu wajib pajak di beri kesempatan untuk mengungkapkan hartanya. Dana repatriasi adalah pemulangan harta wajib pajak di Luar Negeri kemudian dialihkan ke dalam Negeri. Dalam pratek dilapangan ternyata untuk dana repatriasi tersebut digunakan untuk pembangunan Nasional yang mana bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Selain itu, dana repatriasi tersebut dapat di investasikan dalam beberapa produk selama 3 tahun lamanya. Dan selama menginvestasikan dananya tersebut para wajib pajak akan memperoleh beberapa keuntungan yang akan di dapat. Adapun Rumusan Masalah dari tugas akhir ini yaitu bagaimana penerapan dana repatriasi di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA dan bagaimana analisis penerapan dana repatriasi pada tax amnesty dalam tinjauan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dana repatriasi tersebut di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA dan bagaimana penerapan dana repatriasi tersebut menurut tinjauan hukum Islam.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian. Mengenai tempat yang dijadikan untuk penelitian yakni di KPP PRATAMA TEGALSARI Surabaya. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi guna menjawab beberapa permasalahan yang ada.
Hasil dari penelitian ini dengan adanya Tax Amnesty sudah tertera dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pengampunan Pajak Tahun 2016 dalam Pasal 2 point c menjelaskan bahwa tujuan dengan adanya Pengampunan Pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Untuk penggunaan dari dana repatriasi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang Pengampunan Pajak dalam Bab II Asas dan Tujuan tertuang dalam Pasal 2. Dapat ditarik kesimpulan jadi untuk penggunaan dana repatriasi tersebut sudah sesuai dengan Syariat Islam, sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Karena penggunaan dana repatriasi tersebut untuk pembangunan Nasional dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada pendapat dari kalangan para Ulama yang mengatakan “karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib.”

Kata Kunci: Tax Amnesty, Dana Repatriasi, Hukum Islam.