ALASAN PERCERAIAN PASAL 19 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Bkl dan Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Bkl)

ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengenai alasan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur secara umum yaitu Pasal 39 ayat 2 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penelitian ini bertujuan memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan kasus (case approach).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologi) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman atau penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan perkara Nomor 0321/Pdt.G/2012/PA.Bkl dan Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Bkl Hakim memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 19 huruf (f) tidak mengunakan huruf (d) karena apabila Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (d) mengalami kesulitan dalam pembuktian.