PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR AKIBAT LARANGAN PENERBITAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

ABSTRAK
Perkembangan manusia yang tidak berbanding seimbang dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya harus mengajukan kredit ke bank. Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah larangan penerbitan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bagi nasabah debitur itu melanggar ketentuan dalam UU Perbankan atau tidak serta apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah debitur atas larangan penerbitan ATM tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah larangan penerbitan ATM bagi nasabah debitur telah menyalahi aturan hukum. Sehingga nasabah debitur sebagai nasabah bank sebagaimana nasabah penyimpan dana juga berhak atas perlindungan hukum berupa kenyamanan dalam bertransaksi dengan memperoleh fasilitas jasa berupa ATM.