Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat

ABSTRAK
Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dari pengirim ke tempat tujuan dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang. Pengirim merupakan konsumen dari perusahaan jasa pengiriman barang selaku pelaku usaha. Keterlambatan pengiriman barang, kehilangan barang merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjunya disebut sebagai UUPK) mengatur dengan jelas mengenai hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda juga mengatur tentang hak serta kewajiban pengirim dan pengangkut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar pelayanan pengiriman barang yang sesuai dengan UUPK dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang atas kesalahan yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat standar pengiriman barang yang sesuai dengan UUPK adalah dengan menyesuaikan pada hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPK dan pelaku usaha bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang maupun kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bekerja kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan tanggungjawab pelaku usaha dalam UUPK.