Kajian Hukum Islam Pada Pengelolaan Tabungan Kurban Oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo Kec. Bangilan Kabupaten Tuban

Fenomena pengelolaan tabungan kurban oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban menjadi perhatian karena merupakan inovasi yang berangkat dari lembaga non-keuangan berbasis sosial. Program ini diinisiasi untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar lebih mudah dalam melaksanakan ibadah kurban. Sehingga memberikan alternatif solusi bagi jamaah yang mengalami keterbatasan finansial. Namun, seiring pelaksanaannya, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengelolaan tabungan tersebut dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait akad dan pengelolaan dana yang sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tabungan kurban serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam.rnPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research untuk menggali secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena pengelolaan tabungan kurban secara objektif dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan memadukan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi KHES dengan data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari panitia dan peserta tabungan kurban, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih muamalah dan peraturan terkait. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang pada prinsipnya telah sesuai dengan teori akad wadi>‘ah yad al-ama>nah, Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya wanprestasi oleh peserta tabungan, yaitu keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang mencerminkan kurangnya asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES dan berdampak pada keabsahan akad sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) KHES. Meskipun demikian, program ini tetap mencerminkan penerapan nilai-nilai maqa>s}id al-shari>‘ah, terutama dalam aspek ḥifẓ al-ma>l (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-di>n (penegakan nilai ibadah kurban), sehingga secara keseluruhan program ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual yang signifikan.rnrnKata Kunci: Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, Tabungan Kurban