PERAN DEWAN PERS DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENYELESAIKAN KASUS PERS DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Puluhan tahun sejak rezim orde lama hingga orde baru pers Indonesia mengalami
ketakutan. Penghentian penerbitan secara paksa (bredel) menjadi momok yang
menakuti Indonesia pada masa tersebut. Undang-undang Nomor 11 tahun 1966
Tentang ketentuan pokok pers yang mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu
pada tahun 1967 dan 1982 masih belum dapat menjamin kemerdekaan pers di
Indonesia untuk tidak di bredel. Pada tahun 1968, Dewan Pers yang di bentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers
masih belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap Pers Indonesia. Hal
sebaliknya Dewan Pers menjadi perisai pemerintah untuk membredel Pers. Pada
akhirnya tahun 1999 reformasi Pers Indonesia menemukan pintu keluar dari momok
tersebut.
Penggunaan metode penelitian dalam setiap penulisan ilmiah merupakan kewajiban
dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan pada Skripsi ini menggunakan metode
penilitian untuk menjawab isu-isu hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan
secara ilmiah. Jenis peniltian dalam skripsi ini menggunakan jenis metode normatif
atau yang biasa di sebut dengan dogmatika hukum. Metode pendekatandengan
menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan
pendekatan kasus (case Approach). Bahan yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan
metode deduksi yang menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.
Era reformasi pada saat ini, Dewan Pers menjadi lembaga independen yang berfungsi
untuk menjaga kemerdekaan Pers di Indonesia. Dalil yang dahulu dijadikan untuk
membredel pers, sekarang melindungi pers dari ancaman pihak lain. Pers Indonesia
yang telah merdeka, ternyata menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan
berbangsa dan bernegara seiring munculnya pers yang kurang berkualitas dalam
dunia jurnalistik. Pada akhirnya Pers melakukan pelanggaran terhadap UndangUndang

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang
merupakan prinsip dasar dari Pers. Bagaimana sikap dari Dewan Pers dalam menjaga
dan melindungi kemerdekaan pers agar tidak merusak citra pers. Sebagaimana yang
banyak para pakar menyebutkan Pers merupakan salah satu dari pilar demokrasi ke
Empat, setelah eksikutif, legislatif,dan yudikatif.