Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Rahn Emas Perspektif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Asas Al-Hurriyah (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan)

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Rahn Emas Perspketif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Asas Al-Hurriyah” ini dilatarbelakangi oleh Pemakaian kontrak baku yang saat ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan bisnis. Termasuk Perbankan Syariah. Kontrak baku dibuat oleh pihak Bank dan tidak melibatkan pihak nasabah dalam pembuatannya. Nasabah hanya disuruh menandatangani kontrak tersebut. Selain itu, seringkali Perbankan Syariah tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada nasabah sehingga nasabah cenderung tidak memahami isi kontrak secara keseluruhan, dan menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari Disitulah nasabah sebagai konsumen sektor jasa keuangan perlu dilindungi secara tegas, khususnya secara hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh ketika peneliti melakukan penelitian di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan, serta didukung oleh data sekunder yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian yang didapat kemudian dianalisa menggunakan pola pikir induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kontrak baku Rahn emas di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan, isi kontrak tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah, yang dijelaskan hanyalah ketentuan inti saja. Selanjutnya, nasabah disuruh langsung menandatangani kontrak tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk negosiasi karena isi kontrak memang tidak dapat dirubah karena hal itu dianggap sebagai prosedur dalam mengajukan Rahn emas. Penjelasan yang tidak secara rinci pada saat sebelum penandatanganan kontrak tidak sesuai degan POJK Pasal 4 dan Pasal 11. Serta isi kontrak yang tidak dapat ditawar juga tidak sesuai dengan Pasal 22 dan juga asas al-Hurriyah. Pemakaian kontrak baku yang demikian dinilai merampas hak kebebasan berkontrak salah satu pihak dalam merumuskan isi kontrak dan menentukan apa yang menjadi kehendaknya dalam sebuah perjanjian.

Kata kunci: Kontrak Baku, POJK, dan asas al-Hurriyah