KETIDAKTEPATAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp)

Dalam sistem peradilan pidana tujuan utama yang diharapkan adalah sebuah keadilan. Putusan pengadilan memegang peranan sentral sebagai manifestasi keadilan yang ditegakkan. Dalam Putusan Nomor: 57/Pid.C/2024/PN Ktp Pengadilan Negeri Ketapang mengadili perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Riduan Bin Harajap. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP atas pengambilan 9 janjang atau sekitar 80 kg buah kelapa sawit milik Koperasi Delapan Pilar Maju Bersama yang dilakukan tanpa izin, dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 206.400,00.- (dua ratus enam ribu empat ratus rupiah). Perkara ini diadili melalui acara pemeriksaan cepat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012. Analisis pada putusan ini akan membahas secara mendalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa “perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat”. Meskipun krugian materil tergolong kecil, hakim menilai adanya fakta bhawa Terdakwa tinggal dan memiliki kebun yang bersebelahan dengan korban, sehingga menjadikan perbuatannya menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Pertimbangan ini, meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan sebagai poin terpisah dalam “keadaan memberatkan” berfungsi sebagai faktor pemberat “terselubung” yang mempengaruhi penjatuhan pidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan kepada Terdakwa. Keputusan ini merefleksikan diskresi hakim yang tidakhanya berlandaskan pada nilai kerugian finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan potensi gangguan ketentraman masyarakat. Putusan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat gabungan (retributif dan preventif), khususnya dalam rangka pencegahan khusus bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum untukmenjaga ketertiban dan rasa aman di komunitas.