TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL USAHA SERVIS KOMPUTER DENGAN SISTEM PENETAPAN KEUNTUNGAN DI AWAL AKAD (Studi di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

Skripsi ini adalah hasil dari sebuah penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab sebuah rumusan masalah yaitu tentang bagaimana praktik kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Data yang ada pada penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu melalui observasi, wawancara serta dokumentasi, dan berasal dari data sekunder yaitu buku, jurnal, website. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah itu dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan cara deduktif yaitu pemaparan landasan teori tentang akad kerjasama bagi hasil berdasarkan fiqih muamalah terlebih dahulu untuk menganalisis sebuah fakta empiris pada kerjasama bagi hasil usaha servis komputer dengan sistem penetapan keuntungan di awal akad di Toko Check Point.Comp Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian disimpulkan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah bahwa kerjasama yang terjadi antara pengelola usaha serta penanam modal pada usaha servis komputer dianalisis bukan merupakan kerjasama bagi hasil, karena terdapat pelanggaran syarat sah akad kerjasama bagi hasil yaitu adanya penetapan keuntungan berdasarkan keuntungan, serta terdapat jumlah nominal yang pasti bagi pemodal, juga tidak terdapat presentase keuntungan bagi pengelola usaha, maka dianalisis sebuah kerjasama untuk pengembangan modal yang disebut akad wakalah bi al-istitsmar, yang mana sesuai dengan ketetapan hukum akad wakalah bi al-istitsmar yang mana diperbolehkan menyepakati bahwa apabila wakil dalam hal ini pengelola yang dititipi sebuah modal oleh muwakkil (yang mewakilkan atau pemilik modal) berhasil mendapatkan hasil investasi melebihi target keuntungan yaitu 5% dari jumlah modal yang diinvestasikan, maka lebihannya atau sisa keuntungan menjadi hak wakil.